Skip to main content

Search This Blog

Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Tugas Kelompok 3.3 Menyusun laporan yang berkaitan dengan lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Halaman 89 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)

advertisement

Questions and Answers for PPKN Class 9 Curriculum 2013 2018 Revision Group Tasks 3.3 Compiling reports relating to state institutions of the House of Representatives (DPR) Page 89 Chapter 3 (Sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia) ~ Assalamualikum Semuanya, Kembali lagi Bersama JawabanPelajar.com. Pada Kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Tugas Kelompok 3.3 Menyusun laporan yang berkaitan dengan lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Halaman 89 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia) Kepada Para Siswa/Siswi Yang melihat Artikel Ini. Yuk, Kita Langsung saja ke Soal dan Jawabannya. ~

 

Tugas Kelompok 3.3


Untuk memahami lembaga-lembaga negara di Indonesia, kerjakanlah tugas berikut bersama anggota kelompokmu.

  1. Pilihlah salah satu lembaga negara untuk dibahas bersama anggota kelompokmu. Masing-masing kelompok memilih lembaga negara yang berbeda.
  2. Identifikasi berbagai pertanyaan yang ingin diketahui tentang lembaga tersebut.
  3. Carilah informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun tentang lembaga negara tersebut dari berbagai sumber dan media.
  4. Diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk menyusun laporan yang berkaitan dengan lembaga negara baik berupa laporan tertulis maupun berupa tayangan multimedia.
  5. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.

Lembaga Legislatif

Struktur lembaga perwakilan rakyat (legislatif) secara umum terdiri dari dua model, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (unicameral) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (bicameral). Dalam ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan pada tiga lembaga, yakni :

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Apa itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan DPR adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan pengertian DPR, B.N. Marbun (1982:55) mengutip pendapat Mh. Isnaeni mengemukakan bahwa dewan perwakilan rakyat adalah suatu lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa DPR adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

Bagaimana sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?

Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode:

A. Volksraad

Ketika masa 1910-1920, di Hindia-Belanda sedang mabok organisasi. Beragam organisasi muncul, Organisasi kedaerahan, nasionalis, sosialis, agamis, dan masih banyak lagi,

Seperti yang kita tahu, bahwa sekitar 1910-1920, keadaan Eropa sedang panas. Puncaknya ketika 1914-1918, dimana muncul perang besar antar negara di Eropa, termasuk Belanda. Akibat Perang Dunia I, arus barang dari Nusantara ke Eropa agak terhambat. Dengan begitu, perekonomian Hindia Belanda menjadi lesu. Kesimpulannya, Perang Dunia I merugikan perekonomian Hindia-Belanda. Nah, saat-saat seperti ini yang coba dimanfaatkan oleh kaum nasionalis. Di saat Hindia-Belanda sedang terpuruk, Organisasi-organiasi nasional mulai melobi agar mereka diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Usulan ini diterima.

Pada tahun 1916, Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum membentuk Volksraad. Pada awalnya, Volksraad tidak diberi hak legislatif oleh Belanda. Volksraad hanya bertugas memberi nasihat pada pemerintah.

Selanjutnya tahun 1918, Anggota Volksraad dilantik oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum. Volksraad baru ‘benar-benar bekerja setelah dilantik. Pada awal berdirinya, Volksraad memiliki 38 anggota, 15 di antaranya adalah orang pribumi. Anggotalainya adalah orang Belanda (Eropa) dan orang timur Asing : Tionghoa, Arab dan India. Pada akhir tahun 1 920-an mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi.

Voolksraad hanya bertugas sebagai penasehat pemerintah. Namun, ketika tahun 1927, akhirnya Voolksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama Gubernur-Jendral yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur-Jendral memiliki hak ขeto, kewenangan Voolksraad sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun 1 939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya.

Selama periode 1927-1941, Volksraad hanya pernah membuat enam undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya tiga yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda.

B. Masa perjuangan Kemerdekaan

Tanggal 11 Januari 1942 Tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia yaitu mendarat di Tarakan (kalimantan Timur). Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, dengan demikian Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi.

Kedatangan Jepang awalnya disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Karena cita-cita Indonesia untuk lepas dari penjajahan Belanda telah berhasil diwujudkan. Digadang- gadang akan membawa perubahan, Jepang malah bersikap menjajah sama seperti Belanda, bahkan lebih kejam di beberapa daerah.

Pada tahun 1943, Jepang membentuk Chuo Sang In (Badan Pertimbangan Pusat). Fungsi Chuo Sang In mirip seperti Volksraad pada masa awal. Yakni hanya memberi pendapat serta menjawab pertanyaan seputar Indonesia dari Pemerintah Militer Jepang. Hanya itu saja, tidak ada hak legislatif apapun pada tubuh Chuo Sang In. Untuk ketua Chuo Sang In, Jepang mempercayakan kepada Ir. Soerkano, karena dia dianggap sebagai tokoh sentral dalam perpolitikan Indonesia.

Bulan Agustus 1 945, merupakan bulan petaka bagi Jepang. Pasalnya pada bulan itu, daerah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat, pemboman ini membawa dampak yang luar biasa hebat. Dan pada bulan Agustus juga, Uni Soviet menyatakan perang pada Jepang. Dengan begitu, Jepang mau tidak mau harus menyerah. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1 945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.

C. Dibentuknya Komite Nasional I ndonesia Pusat (KNIP)

Maka, dibentuklah sebuah lembaga legislatif yang bernama KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1 945 diresmikan sebagai hari jadi DPR-RI.

KNIP lalu berganti nama menjadi DPR dan Senat Republik Indonesia pada tahun 1 950. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi perubahan yang signi fikan dalam fungsinya.

Bagaimana susunan keanggotaan DPR?

DPR terdiri dari anggota partai politik yang berdasarkan hasil pemilihan. Dalam pasal 21 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 560 orang. Dalam pasal 22 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPR yaitu provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit yaitu 3 kursi dan paling banyak yaitu 10 kursi. Masa jabatan anggota DPR lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua MK dalam sidang Paripurna DPR.

Bagaimana kedudukan DPR dalam negara kesatuan RI?

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan UU Pemilu NO. 1O Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut :

  • Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang
  • Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyak 100 orang
  • Jumlah anggota DPRD kabupaten /kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini :

  • Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.

  • Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

  • Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut.

  • Hak Interpelasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

  • Hak Angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

  • Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

Apa Fungsi DPR itu sendiri ?

DPR adalah lembaga negara perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Menurut dari dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memuat mengenai fungsi-fungsi DPR. Fungsi-fungsi DPR yaitu sebagai berikut :

  • Fungsi legislasi

Yang dimaksud dengan fungsi legeslasi adalah DPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan membentuk undang – undang.

  • Fungsi anggaran

Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah DPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadapan rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.

  • Fungsi pengawasan

Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah DPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan pengawasan atas pelaksanaan undang -undang dan APBN. Fungsi – fungsi ini dilaksanakan sebagai kerangka representasi rakyat terhadap pemerintah. (UUD 1 945 pasal 20A ayat (1) dan UU.No. 27 tahun 2009 pasal 69 ayat (1 -2) dan pasal 70 ayat (1-3).

Apa saja Tugas dan Wewenang DPR itu sendiri?

Terkait dengan fungsi legislasi :

  • Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
  • Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
  • Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
  • Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
  • Menetapkan UU bersama dengan Presiden
  • Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang :

  • Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
  • Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
  • Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
  • Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

DPR memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945. Tugas dan wewenang DPR yaitu sebagai berikut :

  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang sebuah kekuasaan membentuk undang-undang [Pasal 20 ayat (1)
  • Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan sebuah persetujuan bersama [Pasal 20 ayat (2)]
  • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan sebuah usul rancangan undang-undang [Pasal 21]
  • Suatu rancangan undang-undang APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPRD [Pasal 23 ayat (2)]
  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [Pasal 20A ayat (2)].
  • Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
  • Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
  • Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
  • Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

Apa saja Hak DPR sebagai Lembaga legislatif di Indonesia?

Hak-hak DPR yaitu sebagai berikut :

  • Hak Interpelasi yaitu hak DPR untuk meminta sebuah keterangan kepada pemerintah yang mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada sebuah kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara.
  • Hak Angket yaitu hak DPR untuk melakukan sebuah penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan sebuah peraturan perundang-undangan.
  • Hak Menyatakan Pendapat yaitu hak DPR yang dilakukan untuk menyatakan sebuah pendapat atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari luar biasa yang terjadi di tanah air dan dunia internasional.
  • Hak Budget yaitu hak untuk mengesahkan sebuah RAPBN menjadi APBN
  • Hak Bertanya yaitu hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah atau presiden yang dilakukan secara tertulis.
  • Hak Imunitas yaitu hak yang tidak bisa digangu gugat di pengadilan dari hasil keputusan yang dibuatnya
  • Hak Petisi yaitu hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta pertanyaan yang mengenai suatu masalah
  • Hak Inisiatif  yakni hak untuk mengajukan sebuah usulan atas rancangan undang-undang
  • Hak Amandemen yakni hak untuk melakukan suatu perubahan alat suatu rancangan udang-undang

Apa saja Kewajiban DPR sebagai Lembaga Legislatif di Indonesia?

Dalam peranan DPR yang sangat strategis, DPR mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota DPR. Kewajiban-kewajiban anggota DPR yaitu sebagai berikut :

  • Memegang teguh dan mengamalkan nilai Pancasila
  • Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dan menaati sebuah peraturan perundang-undangan
  • Mempertahankan dan memelihara sebuah kerukunan nasional dan keutuhan NKRI
  • Mendahulukan suatu kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
  • Memperjuangkan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat
  • Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara
  • Menaati suatu tata tertib dan kode etik
  • Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
  • Menyerap dan menghimpun sebuah aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
  • Menampung dan menindak lanjuti sebuah aspirasi dan pengaduan masyarakat
  • Memberikan suatu pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

 

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Tugas Kelompok 3.3 Menyusun laporan yang berkaitan dengan lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Halaman 89 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)”, Dan Terima Kasih Sudah Berkunjung Blog Yang Sederhana. Semoga Kunci Jawaban Ini Bisa Membantu Kalian Yang Belum Menjawab Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Tugas Kelompok 3.3 Menyusun laporan yang berkaitan dengan lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Halaman 89 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Jika ada Kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun Salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika Ada Pertanyaan Dan Ada Saran Untuk kelebihan dan kekurangan Selain Ini Bisa Komen Di Kolom Komentar.

advertisement
Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Tugas Kelompok 3.3 Menyusun laporan yang berkaitan dengan lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Halaman 89 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)
| Muhammad