Skip to main content

Search This Blog

Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Tugas Kelompok 3.3 Menyusun laporan yang berkaitan dengan lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Halaman 89 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)

advertisement

Questions and Answers for PPKN Class 9 Curriculum 2013 2018 Revision Group Duties 3.3 Compile reports relating to state institutions of the People’s Consultative Assembly (MPR) Page 89 Chapter 3 (Sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia) ~ Assalamualikum Semuanya, Kembali lagi Bersama JawabanPelajar.com. Pada Kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Tugas Kelompok 3.3 Menyusun laporan yang berkaitan dengan lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Halaman 89 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia) Kepada Para Siswa/Siswi Yang melihat Artikel Ini. Yuk, Kita Langsung saja ke Soal dan Jawabannya. ~

 

Tugas Kelompok 3.3


Untuk memahami lembaga-lembaga negara di Indonesia, kerjakanlah tugas berikut bersama anggota kelompokmu.

  1. Pilihlah salah satu lembaga negara untuk dibahas bersama anggota kelompokmu. Masing-masing kelompok memilih lembaga negara yang berbeda.
  2. Identifikasi berbagai pertanyaan yang ingin diketahui tentang lembaga tersebut.
  3. Carilah informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun tentang lembaga negara tersebut dari berbagai sumber dan media.
  4. Diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk menyusun laporan yang berkaitan dengan lembaga negara baik berupa laporan tertulis maupun berupa tayangan multimedia.
  5. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.
  6. Lembaga Legislatif

Struktur lembaga perwakilan rakyat (legislatif) secara umum terdiri dari dua model, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (unicameral) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (bicameral). Dalam ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan pada tiga lembaga, yakni :

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Apa itu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ?

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini merupakan sebuah lembaga tertinggi di Negara Indonesia yang penetapan serta juga pemilihan anggotanya itu dengan melalui pemilihan umum (pemilu) legislative bersamaan dengan pemilihan langsung anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sesuai dengan kedudukannya yang memiliki sifat legislative, maka secara umum, tugas MPR ini ialah untuk menjaga serta juga  mengawasi lembaga tinggi Negara yang memiliki sifat eksekutif. MPR sendiri mempunyai tugas serta juga  wewenang tersendiri yang telah disusun di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia pasal 3 ayat 2 serta juga pada pasal 8 ayat 3 tahun 1945.

Bagaimanakah Susunan Keanggotaan MPR?

MPR ini mempunyai susunan keanggotaan yang dianut dengan berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 ayat 1. Keanggotaan MPR ini terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) danjuga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang keduanya itu juga dipilih dengan secara langsung oleh rakyat pada pemilihan umum. Masa tugas anggota MPR yakni 5 tahun terhitung semenjak sumpah/janji yang diucapkan pada sidang paripurna MPR, serta juga diresmikan keanggotaannya oleh keputusan presiden. Tugas anggota MPR tersebut akan berakhir jika sudah terpilih anggota baru yang juga telah diambil sumpah/janjinya yang dipandu ketua Mahkamah Agung (MA).

Jelaskan Fungsi MPR sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat?

Setelah adanya amendemen UUD 1945, kedudukan MPR sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Susunan keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Fungsi MPR sebelum dan sesudah adanya amendemen UUD 1945 tetap sama seperti berikut :

  • MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif agar kekuasaan pemerintah tidak menindas rakyat. Dengan demikian, kekuasaan MPR tidak dijalankan secara sewenang-wenang.
  • Sebagai pemegang kekuasaan legislatif untuk menjalankan keinginan rakyat yang diinterpreta sikan dalam undang-undang dan sebagai pembuat UUD.

Bagimanakah Tugas dan Wewenang MPR Menurut UUD 1945?

  • Mengubah dan mnetapkan undang-undang Dasar Negara

MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR. Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya.

Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada pimpinan MPR. Setelah menerima usul pengubahan, pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya, yaitu jumlah pengusul dan pasal yang diusulkan diubah yang disertai alasan pengubahan yang paling lama dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima pimpinan MPR. Dalam pemeriksaan, pimpinan MPR mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi dan pimpinan Kelompok anggota MPR untuk membahas kelengkapan persyaratan.

  • Melantik Presiden dan Wakil Presiden pemilihan umum

MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan Lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1).

  • Memutuskan usul DPR Untuk memberhentikan Presiden dan wakil Presiden dalam masa jabatannya

MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh DPR.

MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul. Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

  • Melantik wakil Presiden menjadi Presiden

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa jabatannya.

Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

  • Memilih wakil Presiden

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya

  • Memilih Presiden dan wakil Presiden

Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Jelaskan Bagaimana Hak dan Kewajiban Keanggotaan MPR ?

Hak Keanggotaan :

  • Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
  • Memilih dan dipilih.
  • Membela diri.
  • Keuangan dan administratif.

Kewajiban Keanggotaan :

  • Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
  • Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
  • Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
  • Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Bagaimanakan perbedaan kedudukan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945?

  • Kedudukan MPR sebelum amandemen :

Sebelum adanya amandamen,  kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Artinya, kekuasaan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sehingga tidak terjadi check and balances.

  • Kedudukan MPR setelah amandemen :

Setelah amandemen, MPR tidak memiliki lagi kewenangan menetapkan GBHN dan tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK

Mengapa MPR berhak memberhentikan Presiden dan wakilnya?

Ada beberapa alasan mengapa MPR memiliki wewenang untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden

Pertama, UUD NRI 1945 mensyaratkan demikian.

Kedua, jabatan Presiden merupakan jabatan politik yang dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan melalui pemilihan umum, sehingga jika hendak memberhentikan Presiden dan wakil presiden maka yang berhak memberhentikannya adalah rakyat. Namun, biaya yang diperlukan akan sangat besar sehingga yang berhak memberhentikan cukuplah orang-orang yang juga dipilih oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, yaitu anggota DPR dan DPD.

Jika hanya salah satu dari kedua lembaga tersebut diatas tidaklah cukup, karena unsur pembentuk negara yang utama ada tiga yaitu Rakyat, Wilayah, dan Pemerintah yang berdaulat. DPR mewakili unsur rakyat dan DPD mewakili unsur wilayah, yang anggota kedua lembaga tersebut juga sekaligus ex officio anggota MPR.

Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara yang juga salah satu lembaga politik Indonesia, yang anggotanya berasal dari dua lembaga tinggi negara lainnya yaitu DPR dan DPD yang keduanya juga lembaga politik Indonesia, maka keputusan yang dibuat oleh MPR adalah keputusan politik jika memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketiga, selain keputusan politik dari MPR, diperlukan pertimbangan dan keputusan hukum dari MK sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara yang merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang diserahi kekuasan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran.Garuda Putih 04:57, 4 Januari 2011 (UTC)

 

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Tugas Kelompok 3.3 Menyusun laporan yang berkaitan dengan lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Halaman 89 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)”, Dan Terima Kasih Sudah Berkunjung Blog Yang Sederhana. Semoga Kunci Jawaban Ini Bisa Membantu Kalian Yang Belum Menjawab Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Tugas Kelompok 3.3 Menyusun laporan yang berkaitan dengan lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Halaman 89 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Jika ada Kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun Salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika Ada Pertanyaan Dan Ada Saran Untuk kelebihan dan kekurangan Selain Ini Bisa Komen Di Kolom Komentar.

advertisement
Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Tugas Kelompok 3.3 Menyusun laporan yang berkaitan dengan lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Halaman 89 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)
| Muhammad