Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2014 Aktivitas 2.2 Tabel 2.2 Penetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Halaman 32-33 Bab 2 (Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi)

Diposting pada
Buku PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2014

Questions and Answers for PPKN Class 7 Curriculum 2013 2014 Revision Activity 2.2 Table 2.2 Determination of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Page 32-33 Chapter 2 (Growing Constitutional Awareness) ~ Assalamualikum Semuanya,Kembali lagi Bersama Jawabanpelajar.com.Pada Kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2014 Aktivitas 2.2 Tabel 2.2 Penetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Halaman 32-33 Bab 2 (Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi) Kepada Para Siswa/Siswi Yang melihat Artikel Ini.Yuk,Kita Langsung saja ke Soal dan Jawabannya. ~

 

Aktivitas 2.2

Setelah kalian mempelajari proses pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cobalah kalian catat informasi yang kalian peroleh dalam tabel berikut. Kalian dapat menambahkan pengetahuan sebanyak mungkin yang kalian peroleh saat proses mengumpulkan informasi.

 

Baca Juga : 

 

Tabel 2.2 Penetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No. Aspek Informasi Uraian
1. Suasana sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Suasana sidang pada tanggal 18 agustus berjalan dengan baik dengan kekeluargaan,tanggung jawab,cermat,teliti,demokratis, serta saling menghargai antar anggota.

 

2. Hasil Sidang PPKI Hasil Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945

Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang pertama.

1. Mengesahkan UUD 1945

Hasil sidang PPKI pertama adalah mengesahkan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Adapun rancangan batang tubuh UUD 1945 sudah dibuat oleh BPUPKI sebelumnya.

Selain itu juga dilakukan revisi Piagam Jakarta dimana kalimat ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ diganti menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

2. Mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden

Hasil sidang pertama PPKI berikutnya adalah memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden Indonesia. Atas usulan Otto Iskandardinata secara aklamasi, Ir. Soekarno terpilih sebagai presiden Indonesia pertama didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presidennya.

3. Membentuk Komite Nasional

Sidang PPKI juga memutuskan pembentukan sebuah komite nasional. Fungsi komite nasional ini adalah untuk sementara membantu tugas tugas Presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Hasil Sidang PPKI Tanggal 19 Agustus 1945

Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang kedua.

1. Membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi

Hasil sidang PPKI kedua salah satunya adalah pembentukan pemerintah daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, dimana tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur sebagai kepala daerah.

2. Membentuk komite nasional daerah

Setelah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, selanjutnya juga dibentuk komite nasional di tingkat daerah di tiap-tiap provinsi, mulai dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

3. Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara

Hasil sidang kedua PPKI berikutnya adalah pembentukan 12 kementrian kabinet di tiap departemen serta 4 menteri negara non-departemen. Berikut merupakan nama-nama menteri dan departemen yang dipimpin pada kabinet Republik Indonesia yang pertama.

4. Membentuk Tentara Rakyat Indonesia

Usai sidang PPKI kedua dilakukan rapat kecil yang menghasilkan keputusan untuk segera membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Atas usulan Adam Malik, pembentukan pasukan tentara nasional ini berasal dari tentara Heiho dan PETA.

Selain itu anggota kepolisian dimasukkan dalam departemen dalam negeri. Keputusan ini dihasilkan dari buah pikiran Otto Iskandardinata. Kemudian Otto Iskandardinata, Abdul Kadir dan Kasman Singodimerjo ditunjuk untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian negara.

Hasil Sidang PPKI Tanggal 22 Agustus 1945

Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang ketiga.

1. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Di sidang pertama telah diputuskan untuk membentuk komite nasional, namun baru di sidang ketiga Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP resmi terbentuk. Sebanyak 137 anggota KNIP dilantik terdiri dari golongan muda dan masyarakat.

2. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)

Hasil sidang PPKI ketiga salah satunya adalah membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Pembentukan PNI awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat.

3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Hasil sidang ketiga PPKI juga menghasilkan keputusan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Fungsi BKR adalah untuk menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

Berkaitan dengan pembentukan BKR, maka PETA, Laskar Rakyat dan Heiho resmi dibubarkan. Pembentukan tentara kebangsaan Indonesia harus dilakukan segera demi kedaulatan negara Republik Indonesia.

3. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 

Sistematika UUD RI 1945 terdiri atas tiga bagian (termasuk penamaannya), yaitu :
  1. Pembukaan (Preambule)
  2. Batang Tubuh
  3. Penjelasan

Isi Terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

 

4. Isi pokok UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pokok pikiran Pertama: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia untuk berdasar atas persatuan mewujudkan keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia”. Dalam Pembukaan ini, diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluuhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan,mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan. 

 

Pokok pikiran Kedua : “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi sosial bagi seluruh rakyat”. 

Hal ini merupakan poko pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh Negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.c 

 

Pokok pikiran Ketiga : “Negara yang berkedaulatan rajyat berdasar atas kerakyatan danpermisyawaratn/perwakilan”. Oleh karena itu, system negara yang terbentuk dalam UUD 1945 harus 

berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini 

sesuai dengan sifat “Masyarakat Indonesia”. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang 

menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.d. 

 

Pokok pikran Keempat : “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasarkemanusiaan yang adil dan beradab”. Oleh karena itu, UUD 1945 harus mengandung isi yang 

mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekertikemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini menegaskanpokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.Dengan demikian, apanila kita memperhatikan keempat pokok pikiran tersebut tampal bahwapokok-pokok pikiran ini tidak lain adalah pancaran dari dasar falsafat Negara Pancasila. Pokok-pokokpikiran ini dijelmakan kedalam pasal demi pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

 

5. Tujuan Pembentukan PPKI
  • Melanjutkan tugas dari BPUPKI. Jadi mereka memiliki tujuan utama yakni menyegerakan proklamasi kemerdekaan
  • Melakukan tata negara beserta membuat struktur kenegaraan.
6.

Pengurus dan Keanggotaan PPKI

 

  • Ketua : Ir. Soekarno
  • Wakil Ketua : Drs. Moh. Hatta
  • Penasehat : Mr. ahmad Soebarjo

Pada tanggal 9 Agustus Jendral Terauchi mengundang tiga orang pemimpin Indonesia, yaitu 

  1. Ir. Soekarno
  2. Drs. Moh. Hatta, 
  3. Dr. Radjiman Widiodiningrat ke Dallat ( Saigo).

Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai sikap Jepang kepada rencana Kemerdekaan Indonesia.

7.

Tugas PPKI

Tugas PPKI

  • Mengesahkan Undang Undang Dasar
  • Memilih dan Mengangkat Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Drs.M.Hatta sebagai wakil Presiden
  • Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk.

Tugas Utama PPKI

  • Tugas berdasarkan nama yaitu bertugas untuk Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

 

 

Baca Juga : 

 

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2014 Aktivitas 2.2 Tabel 2.2 Penetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Halaman 32-33 Bab 2 (Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi), Dan Terima Kasih Sudah Berkunjung Blog Yang Sederhana.Semoga Kunci Jawaban Ini Bisa Membantu Kalian Yang Belum Menjawab Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2014 Aktivitas 2.2 Tabel 2.2 Penetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Halaman 32-33 Bab 2 (Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi).Jika ada Kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun Salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya.Jika Ada Pertanyaan Dan Ada Saran Untuk kelebihan dan kekurangan Selain Ini Bisa Komen Di Kolom Komentar.

 

Kata Kunci:

  • Tugas PKN kelas 7 aktivitas 2 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *