Skip to main content

Search This Blog

Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 94 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)

advertisement

Questions and Answers for PPKN Class 9 Curriculum 2013 2018 Revision Competency Test Chapter 3 Page 94 Chapter 3 (Sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia) ~ Assalamualikum Semuanya, Kembali lagi Bersama JawabanPelajar.com. Pada Kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 94 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia) Kepada Para Siswa/Siswi Yang melihat Artikel Ini. Yuk, Kita Langsung saja ke Soal dan Jawabannya. ~

 

Uji Kompetensi Bab 3


Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan?

Menurut Wikipedia, Kedaulatan adalah suatu hak ekslusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori berdasarkan pemberian dari Tuhan atau Masyarakat.

Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara daerah dan sebagainya.

Dalam suatu hukum konstitusi dan internasional, kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang mempunyai kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atas batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang mempunyai yuridiksi hukum sendiri.

2. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan!

Kedaulatan menurut Jean Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum didalam suatu Negara yang memiliki sifat-sifat, diantaranya :

  • Permanen, Artinya kedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri.
  • Asli, Artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
  • Bulat, Artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
  • Tidak Terbatas, Artinya kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, sebab jika ada yang membatasi maka akan melenyapkan sifat kedaulatan.

Kedaulatan adalah kekuasaaan yang tertinggi dalam setiap Negara. Kedaulatan tidak mengizinkan adanya saingan. Kedaulatan tidak mengenal batas, karena membatasi kedaulatan berarti adanya kedaulatan yang lebih tinggi. Kedaulatan itu lengkap, sempurna, karena tidak ada manusia dan organisasi yang diperkecualikan dari kekuasaan yang berdaulat.

3. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara? Siapa saja tokohnya?

  • Teori kedaulatan Tuhan

Teori ini menyatakan kekuasaan tinggi dalam negara berasal dari Tuhan, ini artinya perintah dan kekuasaan pemimpin  negara dianggap sama dengan yang diberikan Tuhan. Karena dipercai, beberapa orang dipilih secara kodrat untuk mengemban tanggung jawab kekuasaan sebagai pemimpin sekaligus wakil Tuhan di dunia ini.

Teori kedaulatan Tuhan ini di pelopori oleh Augustinus (354-430), Thomas Aquino (1215-1274), F Hegel (1770-1831) dan F.J Stahl (1802-1861). Teori ini banyak dianut oleh raja-raja terdahulu serta beberapa negara seperti Belanda, Jepang, Etiophia.

  • Teori kedaulatan Negara

Teori ini menitikberatkan bahwa negara dianggap sebagai lembaga tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Ini mengindikasikan bahwa negara memegang kuasa penuh atas system pemerintahan dalam negera itu. Para pemimpin yang dictator merupakan perwujudan teori kedaulatan negara dengan penerapan system pemerintahan tirani.

Teori ini dianut oleh beberapa terkemuka yakni Jean Bodin (1530-1596), F. hegel (1770-1831), G. Jelinek (1851-1911), dan Paul Laband (1879-1958). Negara yang menganut teori ini adalah Jerman saat dipimpin Hitler, dan Prancis saat masa pemerintahan Raja Louis IV.

4. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu?

Konsep “Trias Politica” (pembagian kekuasaan menjadi tiga) pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam karyanya Treaties of Civil Goverment pada tahun 1690 dan membagi kekuasaan negara ke dalam tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kemudian oleh filsuf Prancis Baron Montesquieu pada tahun 1748 memperkembangkan lebih lanjut mengenai pemikiran John Locke mengenai pembagian kekuasaan ini dalam karyanya L’esprit de Lois (The Spirit of Law). Konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu ini adalah yang hingga kini masih berjalan di berbagai negara di dunia dan diterapkan.

“Trias Politica” memisahkan tiga macam kekuasaan :

  • Kekuasaan legislatif (rule making fuction): membuat undang-undang;
  • Kekuasaan eksekutif (rule application fuction): melaksanakan undang-undang;
  • Kekuasaan Yudikatif (rule adjudication fuction): mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Tentu terdapat perbedaan antara mereka berdua, John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sedangkan Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.

Tiga jenis kekuasaan menurut Montesquieu adalah:

  • Kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan peraturan;
  • Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan; dan
  • Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

Menurut Montesquieu, ketiga jenis kekuasaan tersebut haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat pelengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia atau HAM itu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Tiga jenis kekuasaan itu harus didistribusikan:

  • Kekuasaan yang bersifat mengatur adalah kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada organ legislatif;
  • Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan diserahkan kepada organ eksekutif; dan
  • Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan diserahkan kepada organ yudikatif.

Jadi berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Sebaliknya oleh Montesquieu kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif, dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Oleh Montesquieu dikemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau satu badan, tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah satu sama lain.

5. Bagaimana landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia?

Landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia adalah Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki peran penting dalam kedaulatan negara Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang sudah dicetuskan secara maksimal oleh para founding father kita dan ditujukan untuk memecahkan segala permasalahan bangsa Indonesia.

6. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila?

Isitlah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu “demos” yang artinya rakyat, dan “kratos” yang artinya pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak preogratif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan publik, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya.

Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila.

Ada juga yang menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Falsafah hidup bangsa Indonesia tersebut kemudian melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Jadi secara ringkas penjelasan poin-poin penting mengenai sistem demokrasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

  • Demokrasi dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat untuk kesejahteraan rakyat.
  • Sistem organisasi negara dilaksanakan sesuai dengan persetujuan rakyat.
  • Kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak dan harus disesuaikan dengan tanggung jawab sosial.
  • Dalam pelaksanaan demokrasi ini tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas, namun harus dijiwai oleh semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita hidup bangsa Indonesia.

Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli

  • Profesor Dardji Darmo Diharjo

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

  • Kansil

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang merupakan sila ke-4 dari dasar Negara Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

  • Notonegoro

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

  • Ensiklopedia Indonesia

Pengertian demokrasi Pancasila bahwa Pancasila meliputi bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah Nasional yang berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan unutk mencapai mufakat.

7. Jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan sosialis/komunis!

  • Menghargai dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia

Salah satu kelebihan demokrasi Pancasila yang paling penting adalah dihargainya hak asasi manusia. Sehingga masyarakat Indonesia hanya perlu mempertahnkan diri saja dari adanya penyebab konflik horizontal yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga tidak perlu risau untuk memikirkan tentang penyebab pelanggaran HAM vertikal. Pada demokrasi Pancasila ini, rakyat diberi kebebasan untuk berpendapat, mendapatkan kesempatan untuk ikut serta pada pemilihan umum, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena di Indonesia ini tidak ada batasan tertentu mengenai hak pribadi seseorang, karena itu merupakan salah satu wujud dari Pancasila sendiri, yang mana sangat menghargai hak perorangan, karena setiap orang dipandang memiliki kedudukan yang sama dan harus mendapatkan perlakuan yang sama pula di mata hukum.

  • Berpegang teguh pada negara hukum

Salah satu kelebihan demokrasi Pancasila adalah sangat menjunjung tinggi hukum. Dengan adanya hukum, maka kejadian-kejadian seperti penyebab perang Aceh dan penyebab konflik Ambon seharusnya bisa dinetralisir lebih cepat. Dengan adanya hukum yang adil, maka dipastikan bahwa tindakan dan perilaku rakyat akan terkontrol. Bukankah itulah tujuan utama adanya hukum?

Kehidupan rakyat akan semrawut tanpa adanya hukum, karena mereka bisa dapat hidup bebasa melakukan apa yang diinginkan meskipun itu melanggar aturan atau melanggar hak-hak orang lain. Maka dari itulah, sifat hukum yang mengikat pada demokrasi Pancasila ini merupakan hal yang sangat baik. Karena selain sebagai langkah preventif, namun juga bisa memberikan efek jera kepada pelakunya.

  • Mendahulukan kepentingan rakyat

Karena demokrasi Pancasila ini sangat menjujung tinggi adanya hak asasi manusia, maka otomatis demokrasi tadi juga ikut serta dalam mendahulukan kepentingan rakyat. Rakyat selaku intrumen paling penting dalam negara Indonesia, karena pemerintahan di Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus diakui dan dihargai keberadan suaranya.

Karena adanya jaminan atas masyarakat ini, seingkali Demokrasi Pancasila diidentikkan dengan demokrasi lainnya seperti dampak Demokrasi Liberal yang juga memiliki ciri-ciri negara demokrasi yang hampir sama dengan ini, hanya saja kita berpedoman pada nilai-nilai luhur yang termuat pada Pancasila.

  • Mementingkan musyawarah untuk mufakat

Dihargainya hak perorangan merupakan hal yang sangat baik, karena dengan begitu pendapat rakyat kini bisa didengar dan harus dipenuhi oleh pemerintah yang bersangkutan. Dalam hal ini, contoh konkritnya adalah adanya pemilihan umum, yang mana suara rakyatlah yang sangat diperhitungkan daripada pamor si calonnya.

Adanya musyawarah ini juga memiliki tujuan untuk bisa meminimalisir adanya penyimpangan pada masa Demokrasi Terpimpin yang juga seringkali ditemukan pada jaman ini, karena kurangnya sosialisasi dan pemecahan masalah yang cenderung beart sebelah. Padahal, dengan adanya bentuk-bentuk dari sosialisasi seperti musyawarah atau negosiasi, masalah pasti akan ditemukan konsensus atau kesepakatannya. Berbeda dari dampak Demokrasi Terpimpin, demokrasi Pancasila ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bermediasi dengan pemerintah mengenai kebijakan yang ada.

Bila pemerintah tidak memberikan sarana bagi rakyat untuk ikut campur dalam pemerintahan, hasilnya akan ada banyak kritikan yang dituangkan dalam bentuk meme, kartun, dan kicauan di media sosial. Dan mereka seberulnya tidak salah, mereka hanya menyalurkan kekesalan mereka yang tidak tersalurkan dalam musyawarah ke media-media yang dapat dengan mudah dijumpai.

  • Mencapai tujuan bersama dengan berlandaskan kejujuran dan keterbukaan

Dengan adanya beberapa langkah seperti musyawarah, maka tentunya informasi yang ada di dalam pemerintah bisa sedikit transparan pada rakyatnya. Hal ini sangat berguna untuk mengeliminasi adanya dugaan-dugaan penyelewengan yang ada pada pemerintahan karena kurangnya inforamasi atau tindakan untuk menutup-nutupi informasi dengan sengaja pada masyarakat dengan alasan apapun.

Karena sistem pemerintahan ini merupakan sistem yang bersumber pada rakyat, sudah seharusnya pemerintah bersifat terbuka pada rakyatnya, setidaknya seperti langkah Presiden Soekarno dahulu. Karena berjuang bersama-sama, Presiden dan rakyat sudah seperti kawan lama yang menghadapi kesusahan bersama, dan mengalami kemerdekaan dan kebahagiaan bersama pula. Bukankah hal itu adalah hal yang sangat indah untuk dilihat?

  • Ikut serta menjalankan norma

Maksud dari pernyataan ini adalah demorkasi Pancasila yang memiliki peran sebagai pengendalian konflik sosial dengan menganut norma-norma kemasyarakatan Indonesia dan menggunakannya sebagai alat untuk menyusun tujuan dari negara Indonesia ini.

Tentunya pemenuhan tujuan tadi tidak lepas pula dari dukungan masyarakat yang selalu ada untuk Indonesia. Dengan keseimbangan antara dukungan rakyat dan pemerintah yang mengapresiasi dukungan tersebut dengan cara menjalankan  tugas untuk memajukan negara dengan baik, maka tujuan negara kita akan lebih mudah untuk dicapai.

  • Dalam demokrasi Pancasila terdapat keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama atau kepentingan negara.
  • Tidak ada golongan mayoritas (kuat) menguasai atau menindas golongan minoritas atau golongan yang lemah.
  • Terhadap mereka yang tidak menyetujui rancangan keputusan tetap, dihargai sebagai golongan yang berinisiatif maupun kreatif, sepanjang masih cinta terhadap Pancasila, bangsa, dan negara.
  • Hak rakyat diakui dan dihargai.
  • Mendahulukan kepentingan rakyat, dalam hal ini hak rakyat diakui dan dihargai.
  • Kebenaran dan keadilan selalu dijunjung tinggi.
  • Mengutamakan kejujuran dan iktikad baik.

8. Jelaskan asas-asas pemilu di Indonesia!

Secara umum, asas pemilu di Indonesia menganut asas Luber Jurdil, yakni singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

  • Langsung

Yang pertama, asas pemilu menganut asas langsung. Hal ini berarti para pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perantara dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Asas ini berguna untuk menghindari kecurangan atau jual beli suara jika ada sistem perwakilan dalam pemungutan suara.

  • Umum

Asas pemilu berikutnya adalah umum. Maksudnya pemilihan umum diikuti oleh semua warga Indonesia yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan, semua orang dari berbagai suku, ras atau agama berhak mengikuti pemilu jika sesuai syarat yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah memiliki hak pilih.

  • Bebas

Pemilu juga menganut asas bersama. Maksudnya pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pemilih bisa memilih siapa saja calon yang diinginkan sesuai hati nurani, dengan jaminan keamanan tanpa ada intervensi atau ancaman dari pihak-pihak mana saja.

  • Rahasia

Asas pemilu juga memuat asas rahasia. Hal ini berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pemilu bersifat tertutup dan privasi dimana tidak ada yang tahu pilihan seseorang kecuali dia sendiri, tanpa ada campur tangan dari orang lain.

  • Jujur

Pemilu menganut asas jujur. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

  • Adil

Terakhir, asas pemilu adalah asas adil. Hal ini meliputi perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Penyelenggara pemilu harus memastikan keadilan bagi semua pihak selama proses pemilihan umum.

9. Bandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi!

Pelaksanaan demokrasi pancasila pada masa orde baru, pada masa orde baru terdapat beberapa hal yang mampu dibandingkan dengan masa reformasi diantaranya yaitu :

  • Pelaksanaan pemilu pada masa orde baru yang tidak demokratis, terjadi kecurangan pada pemilu saat itu. Dibatasinya pula partai politik pada masa orde baru yang hanya dibolehkan 3 partai politik saja.
  • Merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan (KKN)
  • Pemusatan kekuasaan berada pada tangan presiden
  • Dalam pendidikan banyak mengukir suatu prestasi dari berbagai program, hal ini mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia yang pada saat itu masih terbatas.

Sedangkan demokrasi pancasila pada masa reformasi yaitu :

  • Pemerintah pada mas reformasi tidak memiliki kebijakan dalam sistem pemerintahannya. Hanya mengikuti berdasarkan partai politik yang saat itu berjalan.
  • Dalam pendidikan, fasilitas terbuka untuk semua kalangan tidak ada batasan dalam menempuh pendidikan.
  • Pelaksanaan pemliku yang awal mula munculannya berbagai partai politik dengan perbedaan latar belakang yang dailihat dari segi golongan maupun ideologi.

10. Jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan sistem semi parlementer!

SISTEM PARLEMENTER

Sistem Parlementer adalah sistem dimana parlemen memiliki peran yang penting. Parlemen berwenang dalam mengangkat perdana menterei maupun menjatuhkan pemerintahan berdasarkan mosi tidak percaya.

Ciri-ciri sistem parlementer adalah :

  • Kepala Negara = Raja atau Ratu
  • Kepala Pemerintahan = Perdana Menteri
  • Kekuasaan Kepala Negara = Hanya Pemisahan
  • Masa Jabatan Kepala Negara = Seumur Hidup
  • Masa Jabatan Kepala Pemerintahan = Seumur Hidup
  • Kekuasaan Negara = Hanya Pemisahan
  • Pemilihan Kepala Negara = Diwariskan turun temurun berdasarkan UU
  • Pemilihan Kepala Pemerintahan = Secara Langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung oleh parlemen
  • Hubungan Legislatif dengan Eksekutif = Menjadi Satu

SISTEM SEMI PARLEMENTER

Sistem Semi Parlementer adalah klasifikasi sistem pemerintahan yang diusulkan oleh Maurice Duverger, dimana warga negara secara langsung memilih legislatif dan perdana menteri pada saat yang bersamaan.

Ciri-ciri sistem semi parlementer adalah :

  • Kepala Negara = Presiden
  • Kepala Pemerintahan = Perdana Menteri
  • Kekuasaan Kepala Negara = Pemisahan atau Pembagian
  • Masa Jabatan Kepala Negara = Maksimal 2 Periode
  • Masa Jabatan Kepala Pemerintahan = Seumur Hidup
  • Kekuasaan Negara = Pemisahan atau Pembagian
  • Pemilihan Kepala Negara = Secara Langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung oleh parlemen
  • Pemilihan Kepala Pemerintahan = Secara Langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung oleh parlemen
  • Hubungan Legislatif dengan Eksekutif = Menjadi Satu

11. Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Tugas MPR menurut UUD 1945 terutama dalam Pasal 3 UUD 1945, adalah :

  • Mengubah dan menetapkan UUD.

Tugas pokok MPR yang utama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR memiliki wewenang untuk mengubah pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945. Syaratnya usulan perubahan undang-undang harus diajukan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR.

Jika usulan perubahan pasal disetujui, maka kemudian akan dilakukan sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua MPR. Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945, dengan persetujuan minimal 50% atau setengah dari jumlah anggota ditambah satu anggota.

  • Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tugas MPR berikutnya adalah melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan pada sidang paripurna MPR. Pelantikan didasarkan pada hasil pemilu presiden yang dilaksanakan sebelumnya, dimana presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik oleh ketua MPR.

Sebelum era reformasi, MPR bahkan berwenang memilih presiden dan wakil presiden. Namun setelah itu aturan ini diganti sehingga pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan lewat pemilihan umum secara langsung oleh rakyat Indonesia, sedangkan MPR hanya berwenang melantiknya saja.

  • Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD 1945 atau UU.

MPR juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan usulan DPR, sesuai dengan aturan UUD 1945. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul.

Ada beberapa syarat, salah satunya usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR dan harus disetujui minimal dua pertiga dari jumlah anggota MPR yang hadir.

Tugas dan Wewenang MPR berdasarkan Pasal 3 UUD 1945 dan UU No. 27 Tahun 2009  adalah :

  • Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

MPR berwenang memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

Pemilihan dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Di mana paket calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Sementara itu, pelaksanan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

  • Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden.

Jika terjadi kekosongan posisi wakil presiden, maka MPR juga bertugas mengangkat wakil presiden yang baru. Hal ini juga dapat terjadi jika wakil presiden berhenti atau diberhentikan, atau tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagai wakil presiden.

MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang telah diusulkan oleh presiden. Hal ini hanya terjadi apabila terdapat kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya yang masih belum habis.

  • Memegang Kekuasaan Legislatif

MPR juga bertugas sebagai pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR memiliki fungsi untuk membuat, menyusun, dan mengesahkan undang-undang.

MPR juga berwenang untuk menyuarakan suara rakyat, sehingga dapat memunculkan suatu peraturan perundang-undangan baru yang dapat mengayomi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia secara luas dan umum, sehingga menjadi lembaga negara pemegang kekuasaan legislatif.

  • Mengubah dan menetapkan UUD.

Tugas pokok MPR yang utama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR memiliki wewenang untuk mengubah pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945. Syaratnya usulan perubahan undang-undang harus diajukan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR.

Jika usulan perubahan pasal disetujui, maka kemudian akan dilakukan sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua MPR. Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945, dengan persetujuan minimal 50% atau setengah dari jumlah anggota ditambah satu anggota.

  • Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tugas MPR berikutnya adalah melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan pada sidang paripurna MPR. Pelantikan didasarkan pada hasil pemilu presiden yang dilaksanakan sebelumnya, dimana presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik oleh ketua MPR.

Sebelum era reformasi, MPR bahkan berwenang memilih presiden dan wakil presiden. Namun setelah itu aturan ini diganti sehingga pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan lewat pemilihan umum secara langsung oleh rakyat Indonesia, sedangkan MPR hanya berwenang melantiknya saja.

  • Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD 1945 atau UU.

MPR juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan usulan DPR, sesuai dengan aturan UUD 1945. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul.

Ada beberapa syarat, salah satunya usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR dan harus disetujui minimal dua pertiga dari jumlah anggota MPR yang hadir.

12. Jelaskan tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan!

KEPALA NEGARA adalah jabatan individual pun kolektif yang memiliki peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah Negara yang menganut sistem republik, federasi, monarki ataupun persekutuan.

Karena Indonesia adalah Negara dengan bentuk pemerintahan Republik maka kepala negaranya adalah Presiden. Jika Negara menganut monarki misalnya maka kepala negaranya adalah ratu atau raja.

Adapun tugas PRESIDEN sebagai KEPALA NEGARA sesuai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 adalah :

  • Presiden memegang kekuasaan paling tinggi atas Angkatan Laut, Agkatan Udara dan juga Agkatan Darat. Hal ini sesuai dengan yang termaktub di dalam pasal 10 UUD 1945.
  • Presiden bertugas mengangkat duta dan juga konsul. Ini termaktub dalam pasal 13 ayat (1) UUD 1945.
  • Presiden bertugas menerima penempatan duta yang berasal dari Negara lain dengan tetap memperhatikan pertimbangan dari DPR. Hal ini termaktub dalam pasal 13 ayat (3) UUD 1945.
  • Presiden atas nama Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam memeluk agamanya serta dalam beribadat menurut agamanya masing masing. Hal ini disebutkan dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
  • Presiden atas nama Negara mengutamakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
  • Presiden atas nama Negara memanjukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan memberi jaminan kebebasan pada masyarakat dalam memelihara serta mengembangkan nilai nilai budaya. Hal ini termaksud dalam pasal 32 ayat (1) UUD 1945.
  • Presiden atas nama Negara menghormati serta memelihara bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan budaya nasional. Hal ini termaktub di dalam pasal 32 ayat (2) UUD 1945.
  • Presiden atas nama Negara bertugas memelihara fakir miskin dan anak anak terlantar. Hal ini termaktub di dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945.
  • Presiden atas nama negra mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat utamanya yang lemah dan tak mampu dengan berdasar pada martabat kemanusiaan. Hal ini termaktub di dalam pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
  • Presiden atas nama Negara bertanggungjawab terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayan umum yang layak. Hal ini termaktub dalam pasal 34 ayat (3).

KEPALA PEMERINTAHAN adalah pemimpin suatu pemerintah atau pun suatu cabinet. Karena Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial, maka sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) kepala pemerintahan adalah presiden. Jika negara menganut bentuk pemerintahan monarki maka sistem pemerintahannya adalah parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Adapun tugas PRESIDEN sebagai KEPALA PEMERINTAHAN sesuai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 adalah :

  • Presiden Indonesia memgang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Ini termaktub dalam pasal 4 ayat (1).
  • Presiden bertugas menetapkan peraturan pemerintah dalam menjalankan undang undang sebagaimana mestinya. Hal ini termaktub dalam pasal 5 ayat (2).
  • Presiden bertugas mengangkat dan memberhentikan menteri menteri. Hal ini termaktub di dalam pasal 17 ayat (2).
  • Hubungan wewenang di antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau  provinsi & kabupaten & kota diatur dengan UU dengan memperhatikan keragaman dan kekhususan suatu daerah. Ini termaktub dalam pasal 18B ayat (1).
  • Hubungan keuangan, pemanfaatan SDA dan sumber daya lain, serta pelayanan umum antara pemerintah pusat dan daerah diatur serta dilaksanakan secara adil & selaras dengan berdasar pada undang undang. Ini termaktub dalam pasal 18B ayat (2).
  • Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama agar menjadi Undang Undang. Ini sesuai dengan pasal 20 ayat (4).
  • RUU APBN diajukan presiden untuk dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPRD. Ini sesuai dengan pasal 23 ayat (2).
  • Presiden melantik/meresmikan Anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 23F ayat (1).
  • UUD 1945 Pasal 24A Ayat 3: Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
  • UUD 1945 Pasal 24B Ayat 3: Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
  • UUD 1945 Pasal 24C Ayat 3: Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
  • UUD 1945 Pasal 28I Ayat 4: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
  • UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
  • UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
  • UUD 1945 Pasal 31 Ayat 5: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
  • Presiden menetapkan hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk disetujui.
  • Presiden mengangkan dan memberhentikan anggota Yudisial dengan persetujuan dari DPR.
  • Presiden menetapkan Sembilan anggota hakim MK yang diajukan oleh MA, DPR dan Presiden.
  • Presiden bertugas memberi perlindungan, penegakan serta pemenuhan HAM.
  • Presiden atas nama pemerintah wajib mengikutkan dan membiayai setiap warga Negara dalam program pendidikan dasar.
  • Presiden atas nama pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan bangsa sesuai dengan UU.
  • Presiden atas nama pemerintah memajukan IPTEK dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama serta persatuan bangsa.

13. Jelaskan fungsi-fungsi DPR!

Menurut Pasal 20A Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, yang memuat fungsi-fungsi DPR. Fungsi-fungsi DPR memiliki 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

  1. Fungsi Legislasi

Fungsi yang pertama yaitu fungsi legislasi, dimana DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang bersama Presiden.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
  • Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
  • Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
  • Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
  • Menetapkan UU bersama dengan Presiden
  • Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.
  1. Fungsi Anggaran

Fungsi yang kedua yaitu fungsi anggaran, dimana DPR membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang :

  • Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
  • Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
  • Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
  • Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
  1. Fungsi Pengawasan

Fungsi ketiga yaitu fungsi pengawasan, DPR melaksanakan sebuah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan ABN.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang :

  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

14. Jelaskan perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung!

PerbedaanMahkamah AgungMahkamah Konstitusi
Kewenangan Menurut UUD 1945
  • Mengadili pada tingkat kasasi
  • Menguji peraturan perundang-undangan bawah undang-undang terhadap undang-undang
  • Mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang- undang

(Pasal 24A ayat [1] UUD 1945)

  • Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar
  • Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
  • Memutus pembubaran partai
  • Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum politik

(Pasal 24C ayat [1] UUD 1945)

Tugas dan Wewenang menurut Undang-Undang yang MengaturnyaMA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus (Pasal 28 ayat [1] UU MA) :

  • Permohonan kasasi

Henry Panggabean dalam bukunya yang berjudul Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari menjelaskan bahwa peradilan kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan

Putusan atau penetapan pengadilan- pengadilan karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Fungsi dari kasasi itu sendiri adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan UU di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil (hal. 82).

  • Sengketa tentang kewenangan mengadili

MA memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa kewenangan mengadili :

a. Antara pengadilan lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan lingkungan peradilan yang lain

b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dalam lingkungan peradilan yang sama

c. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan

d. Peradilan yang sama atau antar lingkungan peradilan yang berlainan (Pasal 33 UU MA)

  • Permohonan peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Permohonan peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Dalam hal ini MA mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim (ibid, hal. 110).

  • Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. (Pasal 31 UU 5/2004)
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (Pasal 10 ayat [1] UU MK):

  • Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Memutus pembubaran partai politik
  • Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

 

Pencalonan HakimCalon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. (Pasal 24A ayat [3] UUD 1945).MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh presiden. (Pasal 24C ayat [3] UUD 1945).
Jumlah HakimJumlah hakim agung paling banyak 60 orang. (Pasal 4 UU 5/2004)

 

Susunan MK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim MK. (Pasal 4 ayat [2] UU 8/2011)
Cabang Kekuasaan KehakimanMA memiliki cabang kekuasaan yang terdiri dari badan peradilan yang berada bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. (Pasal 24 ayat [2] UUD 1945 dan Pasal 65 UU 14/1985)Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, MK tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman. MK hanya ada satu dan berkedudukan lbukota Negara Republik Indonesia. (Pasal 3 UU MK)

 

Sifat PutusanPutusan MA bersifat final, namun dapat dilakukan upaya hukum, berupa Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Grasi.

  • Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 66 s.d Pasal 76 UU 14/1985)
  • Terhadap tentang putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden (Pasal 2 ayat [1] UU No. 5 Tahun 2010 Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi).
  • Kemudian MA memberikan nasehat hukum kepada presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 UU 14/1985)
Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). (Penjelasan Pasal 10 ayat [1] UU 8/2011)

 

15. Bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden?

Hubungan DPR dengan Presiden adalah DPR dengan Presiden memiliki hubungan dalam rangka menjalankan hak legislasi, dimana DPR bersama dengan Presiden bersama-sama melakukan pembentukan, pembahasan, pengubahan, serta penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang nantinya dapat menjadi Undang-Undang Dasar.

Presiden dan DPR merupakan 2 contoh kekuasaan yang berbeda namun dapat berjalan secara bersama-sama. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif, sedangkan DPR merupakan lembaga legislatif.

Dalam pelaksanannya, Presiden dan DPR memiliki hubungan dalam rangka menjalankan hak legislatif. DPR bersama dengan Presiden bersama-sama melakukan pembentukan, pembahasan, pengubahan, serta penyempurnaan Rancangan Undang-Undang. Hasil kerjasama inilah yang nantinya dapat menghasilkan Undang-Undang Dasar yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia.

Hubungan antara DPR dan Presiden juga terletak pada hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut antara lain adalah mengenai proses pembuatan undang-undang antara presiden dan DPR yang diatur dalam pasal 20 ayat 2, 3, 4, dan 5.

Hubungan antar DPR dan Presiden di atur di dalam :

  • UUD 1945 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”
  • UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
  • UUD 1945 pasal 7B tentang tata cara pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden oleh DPR
  • UUD 1945 pasal 7C yang berbunyi, “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”
  • UUD 1945 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
  • UUD 1945 pasal 13 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
  • UUD 1945 pasal 13 ayat 3 yang berbunyi, “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
  • UUD 1945 pasal 14 ayat 2 yang berbunyi, “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbanganDewan Perwakilan Rakyat.”
  • UUD 1945 pasal 20 ayat 2 yang berbunyi, “Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”
  • UUD 1945 pasal 20A mengenai hak-hak DPR
  • UUD 1945 pasal 22 mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang
  • UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajuka oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
  • UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
  • UUD 1945 pasal 24A ayat 3 yang berbunyi, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”
  • UUD 1945 pasal 24B ayat 3 yang berbunyi, “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
  • UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”
  • UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”
  • UU no 27 tahun 2009 pasal 74 ayat 2 yang berbunyi, “Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden.”

Hubungan antara DPR dam Presiden terletak pada hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut antara lain adalah mengenai proses pembuatan undang-undang antara presiden dan DPR yang diatur dalam pasal 20 ayat 2, 3, 4, dan 5. Yaitu setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama (ayat 2). Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan itu (ayat 3). Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, (ayat 4) dan apabila presiden dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang itu disetujui bersama, undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (ayat 5). Untuk terbentuknya undang-undang, maka harus disetujui bersama antara presiden dengan DPR. Walaupun seluruh anggota DPR setuju tapi presiden tidak, atau sebaliknya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diundangkan.

Selanjutnya mengenai fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Yaiyu mengawasi presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Dan DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presisiden sebagai tindak lanjut pengawasan (pasal 7A). Dalam bidang keuangan, RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (pasal 23 ayat 2). Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu(pasal 23 ayat 3).

Hubungan kerja lain antara DPR dengan Presiden antara lain: melantik presiden dan atau wakil presiden dalam hal MPR tidak dapat melaksanakan sidang itu (pasal 9), memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam hal menerima duta negara lain (pasal 13), memberikan pertimbangan kepada presiden atas pemberian Amnesti dan Abolisi (pasal 14 ayat 2), memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11), memberikan persetujuan atas pengangkatan komisi yudisial (pasal 24B ayat 3), memberikan persetujuan atas pengangkatan hakim agung (pasal 24A ayat 3).

16. Bagaimana hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR?

  • Hubungan antara DPR dengan Presiden

Hubungan DPR dengan Presiden adalah DPR dengan Presiden memiliki hubungan dalam rangka menjalankan hak legislasi, dimana DPR bersama dengan Presiden bersama-sama melakukan pembentukan, pembahasan, pengubahan, serta penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang nantinya dapat menjadi Undang-Undang Dasar.

Presiden dan DPR merupakan 2 contoh kekuasaan yang berbeda namun dapat berjalan secara bersama-sama. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif, sedangkan DPR merupakan lembaga legislatif.

Dalam pelaksanannya, Presiden dan DPR memiliki hubungan dalam rangka menjalankan hak legislatif. DPR bersama dengan Presiden bersama-sama melakukan pembentukan, pembahasan, pengubahan, serta penyempurnaan Rancangan Undang-Undang. Hasil kerjasama inilah yang nantinya dapat menghasilkan Undang-Undang Dasar yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia.

Hubungan antara DPR dan Presiden juga terletak pada hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut antara lain adalah mengenai proses pembuatan undang-undang antara presiden dan DPR yang diatur dalam pasal 20 ayat 2, 3, 4, dan 5.

Hubungan antara DPR dan Presiden di atur di dalam :

  • UUD 1945 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”
  • UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
  • UUD 1945 pasal 7B tentang tata cara pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden oleh DPR
  • UUD 1945 pasal 7C yang berbunyi, “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”
  • UUD 1945 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
  • UUD 1945 pasal 13 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
  • UUD 1945 pasal 13 ayat 3 yang berbunyi, “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
  • UUD 1945 pasal 14 ayat 2 yang berbunyi, “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbanganDewan Perwakilan Rakyat.”
  • UUD 1945 pasal 20 ayat 2 yang berbunyi, “Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”
  • UUD 1945 pasal 20A mengenai hak-hak DPR
  • UUD 1945 pasal 22 mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang
  • UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajuka oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
  • UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
  • UUD 1945 pasal 24A ayat 3 yang berbunyi, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”
  • UUD 1945 pasal 24B ayat 3 yang berbunyi, “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
  • UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”
  • UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”
  • UU no 27 tahun 2009 pasal 74 ayat 2 yang berbunyi, “Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden.”

Hubungan antara DPR dam Presiden terletak pada hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut antara lain adalah mengenai proses pembuatan undang-undang antara presiden dan DPR yang diatur dalam pasal 20 ayat 2, 3, 4, dan 5. Yaitu setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama (ayat 2). Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan itu (ayat 3). Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, (ayat 4) dan apabila presiden dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang itu disetujui bersama, undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (ayat 5). Untuk terbentuknya undang-undang, maka harus disetujui bersama antara presiden dengan DPR. Walaupun seluruh anggota DPR setuju tapi presiden tidak, atau sebaliknya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diundangkan.

Selanjutnya mengenai fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Yaiyu mengawasi presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Dan DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presisiden sebagai tindak lanjut pengawasan (pasal 7A). Dalam bidang keuangan, RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (pasal 23 ayat 2). Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu(pasal 23 ayat 3).

Hubungan kerja lain antara DPR dengan Presiden antara lain: melantik presiden dan atau wakil presiden dalam hal MPR tidak dapat melaksanakan sidang itu (pasal 9), memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam hal menerima duta negara lain (pasal 13), memberikan pertimbangan kepada presiden atas pemberian Amnesti dan Abolisi (pasal 14 ayat 2), memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11), memberikan persetujuan atas pengangkatan komisi yudisial (pasal 24B ayat 3), memberikan persetujuan atas pengangkatan hakim agung (pasal 24A ayat 3).

  • Hubungan antara MPR dengan DPR

Hubungan antar MPR dan DPR di atur di dalam :

  • UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.”
  • UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. “
  • UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
  • UUD 1945 pasal 7B ayat 6 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.”

Hubungan antara MPR dengan Presiden

Hubungan yang terbentuk diantara kedua lembaga ini adalah tugas dari MPR untuk melakukan pengangkatan presiden dan pelantikan presiden, serta melakukan pemberhentian dari presiden setelah mengakhiri masa jabatannya.

Hubungan antar MPR dan Presiden di atur di dalam :

  • UUD 1945 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, ”Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden”
  • UUD 1945 pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.”
  • UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. “
  • UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
  • UUD 1945 pasal 7B ayat 7 yang berbunyi, “Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  • UUD 1945 pasal 8 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
  • UUD 1945 pasal 8 ayat 3 yang berbunyi, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, samapi berakhir masa jabatannya.
  • UUD 1945 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat”.
  • UU no 27 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, “Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.

Hubungan Presiden dengan MK

Hubungan selanjutnya adalah Presiden dengan MK yang dimana seperti melakukan pengujian terhadap UU dengan UUD. Seperti Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk emlakukan pengujian terhadap undang undang yang diciptakan oleh Presiden untuk diuji ke dalam MK.

 

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 94 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)”, Dan Terima Kasih Sudah Berkunjung Blog Yang Sederhana. Semoga Kunci Jawaban Ini Bisa Membantu Kalian Yang Belum Menjawab Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 94 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Jika ada Kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun Salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika Ada Pertanyaan Dan Ada Saran Untuk kelebihan dan kekurangan Selain Ini Bisa Komen Di Kolom Komentar.

advertisement
Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 94 Bab 3 (Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)
| Muhammad